Heriyoko
JAKARTA, Larangan pengecer menjual gas LPG 3 kilogram bukan kebijakan Presiden Prabowo, melainkan kebijakan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Melihat situasi yang terjadi di masyarakat, Prabowo akhirnya turun tangan dan meminta kebijakan itu segera dikaji ulang.
Hal itu ditegaskan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di DPR Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Kebijakan pelarangan pengecer menjual gas LPG 3 kg menimbulkan keresahan di masyarakat akibatnya pasokan gas di tingkat konsumen menjadi terbatas. Menyikapi situasi yang terjadi di masyaraka.t Presiden Prabowo meminta kebijakan itu segera dikaji ulang.
"Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM mulai hari ini pengecer menjual gas LPG 3 kilogram seperti biasa, ” kata Dasco
Menurut Dasci para pengecer nantinya akan menjadi sub agen pangkalan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat tidak mahal.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan keputusan pelarangan pengecer berjualan gas melon karena ditemukan permainan harga. Ia menyebut, pemerintah mensubsidi Rp 36 ribu, sehingga harganya turun menjadi Rp12 ribu, namun pengecer menaikan hingga Rp 20 ribu.
"Harga LPG yang harusnya diterima masyarakat Rp 5 ribu per kilogram, atau Rp 15 ribu per satu tabung tiga kilogram tapi ada yang harganya sampai di atas Rp 20 ribu. Padahal negara mengalokasikan ini untuk masyarakat, " ujar Bahlil.
Menurutnya, Pemerintah telah mengalokasikan Rp 87 triliun untuk subsidi LPG 3 kilogram dengan harapan penyalurannya dapat tepat sasaran (hy)
